RELOKASI SEBABKAN PENGANGGURAN DI BANTEN

*Adinda Maulida Fatma, Arifa Dwi Pramesti, Indah Fitriyani

Maraknya relokasi perusahaan atau bahkan sampai gulung tikar membuat kami bertanya-tanya, apa yang menyebabkan relokasi ini terjadi ? Dengan alasan tersebut kami menulis artikel ini. Mari kita perhatikan.

Problematika didalam hubungan industrial antara perusahaan, pemerintah dan pekerja nya memang selalu berkaitan dengan upah hingga pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan. Upah yang tidak sesuai dengan beban kerja ataupun permainan kotor dari perusahaan dianggap memberatkan para karyawan nya. Pengupahan menjadi masalah utama dalam ketenagakerjaan tidak lain karena disebabkan masih rendahnya tingkat upah di Indonesia.

Perusahaan atau pabrik memiliki aturan tentang pembayaran upah yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Dalam  Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagarakerjaan dijelaskan bagaimana ketentuanupah dalam Undang Undang pasal 88, yaitu : 1) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan; 2) untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam pasal 89 dijelaskan tentang upah minimum. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf Adapat terdiri atas: 1) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 2) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 3) upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak; 4) upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/kota bupati/walikota; 5) komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukannya bagi pihak lain, sehingga upah pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan pekerja untuk memproduksi barang atau jasa tertentu.

Bagi pengusaha upah merupakan bentuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang berdampak pada keuntungan perusahaan. Oleh karena itu dalam penetapan tingkat upah perusahaan sangat berhati-hati. Sedangkan bagi pekerja, upah merupakan sumber pendapatan, sehingga pekerja sangat mengharapkan peningkatan tingkat upah.

Pemerintah menetapkan tingkatan upah minimum karena pada dasarnya buruh itu lebih rendah kedudukannya dari pada pengusaha mengingat pengusaha sebagai pemilik modal dan pemilik alat produksi dari suatu perusahaan. Maka dari itu buruh memerlukan pemerintah untuk membuat kebijakan yang rasional dan pro terhadap buruh agar terciptanya kehidupan layak bagi para buruh tersebut. Selain itu, pemerintah memang perlu mebuat kebijakan karena antara buruh dan pengusaha memiliki kepentingan yang berbeda. Buruh jelas mengharapkan peningkatan upah sebanding dengan tenaga yang sudah ia keluarkan, sedangkan pengusaha menerapkan hukum ekonomi yang mana ingin mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya, dengan pengorbanan sekecil – kecilnya, sehingga dapat menekan angka produksi di perusahaannya.

Lalu mengapa pemerintah bisa menetapkan upah minimum yang berbeda disetiap daerah ? upah minimum daerah atau dikenal dengan Upah Minimum Regional (UMR) ditetapkan berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan daya beli daerah tersebut. Adapun pihak yang menyebutkan bahwa UMR ditetapkan naik nya seiring dengan harga bahan pokok. Ketika harga bahan pokok naik, maka secara otomatis angka UMR pun ikut naik.

Selain UMR, ada pula yang bernama UMK atau Upah Minimum Kota/kabupaten. Seperti yang terjadi di daerah Banten, pemerintah menetapkan UMR yang cukup tinggi yaitu diangka Rp 2.460.996, sedangkan untuk UMK tertinggi di Banten pada 2019 ada di kota Cilegon sebesar Rp 3.913.078 dan yang terendah di Kabupaten Lebak sebesar Rp 2.498.068. Di tahun 2020 ini, pemerintah provinsi Banten telah menetapkan tingkatan UMK baru. Yaitu tertinggi tetap di kota Cilegon sebesar Rp 4.246.081 dan terendah di Kabupaten Lebak Rp 2.710.654. Kota Cilegon mendapatkan UMK tertinggi di Banten karena maraknya perusahaan industri dan tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Dengan banyaknya perusahaan di wilayah tersebut juga memberikan dampak yang positif karena dapat menyerap tenaga kerja yang besar di wilayah tersebut.

Dengan demikian industri yang berkembang pun membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga tingkat pendidikan dan keahlian bukan menjadi tuntutan utama lagi, bahkan sebagian besar tenaga kerjanya hanya berpendidikan akhir SD atau SMP, dan yang paling tinggi hanya tamatan SMA.

Kenaikan UMK yang tidak sebanding dengan kualitas tenaga kerja, membuat perusahaan keberatan. Karena dengan naiknya UMK berarti kenaikan juga di angka produksi perusahaan, namun tidak dibarengi peningkatan skill para buruh. Hal ini dianggap memberatkan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki beberapa pilihan agar permasalahan ini terselesaikan.

Menurut analisis kami, strategi perusahaan agar tetap stabil yang pertama adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang berlebihan. Karena dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang tidak perlu, beban biaya upah yang harus dibayarkan lebih ringan. Namun, hasil produksi tetap mencapai target.

Jadi cara yang diambil oleh perusahaan yaitu dengan cara memberhentikan karyawan yang dianggap sudah tidak produktif lagi. Selain menghambat dalam proses produksi barang atau jasa mereka juga dianggap memberatkan karena pihak perusahaan harus tetap membayar upah yang tinggi.

Lalu ketika perusahaan tetap merugi secara terus menerus, maka opsi kedua ialah mencari lokasi terbaik sesuai standar yang perusahan mau. Antara lain, lokasi dimana masih banyak tenaga kerja yang tersedia yang mau di bayar rendah, lokasi strategis, dan UMK yang masih rendah.

Seperti fenomena yang terjadi di Banten, dimana terdapat tiga perusahaan besar yang dikabarkan akan melakukan relokasi karena tinggi nya UMK di Banten. Dan berencana pindah ke daerah yang memiliki UMK rendah seperti Jawa Tengah.

Perusahaan tersebut merupakan perusahan yang memproduksi sepatu untuk di ekspor ke luar negeri. Perusahaan ini terletak di Tangerang, Banten. Dan banyak tenaga kerja yang terserap di daerah ini. Oleh karena tinggi nya minimum upah di Banten sehingga perusahaan banyak yang melakukan praktik relokasi pabrik ke daerah lain dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan nya. Yang mana hal itu sudah merenggut hak-hak daripada buruh.

Hal ini merupakan akal-akalan para pengusaha yang mendapatkan keuntungan besar dengan mempekerjakan buruh dengan upah sekecil-kecil nya.

Dengan pindahnya perusahaan tersebut ke daerah yang rendah upah minimum nya tentu sangat menguntungkan pihak kapitalis. Karena nanti nya disana mereka akan mendapatkan keuntungan besar karena jumlah hasil produksi barang yang banyak namun dengan beban pengeluaran untuk upah karyawan yang tidak besar karena mengikuti upah minimum daerah tersebut.

Dengan pindahnya perusahaan-perusahaan tersebut dianggap menyengsarakan masyarakat, karena banyak penduduk Banten yang dulu nya bekerja di perusahaan tersebut di PHK sehingga mereka kehilangan sumber pendapatannya.

Hal ini digadang-gadang sebagai sumber permasalahan pengangguran di Banten yang mana provinsi Banten sendiri mendapat posisi nomor 1 dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia.

Namun dalam hal ini pemerintah juga tidak bisa disalahkan karena dalam membuat kebijakan tersebut mereka juga mempertimbangkan dengan beberapa aspek seperti semakin tinggi bahan pokok dan mahal nya keperluan sehari-hari.

Bisa jadi ini hanya permainan dari para pengusaha-pengusaha nakal yang tidak ingin merugi dan tidak siap dengan perubahan standar minimum upah di Banten. Sehingga mereka memilih relokasi.

Tetapi dari berbagai problematika tersebut harus diimbangi dengan produktivitas dan keterampilan yang mumpuni dari buruh sehingga perusahaan merasakan timbal balik yang seimbang.

Jadi dengan kondisi yang terjadi di Banten, yang bermula dengan kenaikan UMK menyebabkan banyak nya perusahan yang angkat kaki dari Banten.

Namun apakah pemerintah dapat memberikan solusi dengan membuka lapangan pekerjaan baru untuk para mantan karyawan di perusahaan tersebut? Kita tunggu saja…

Referensi :

Elisa Susanti. 2013. Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung. 4-6

Warcito. 2016. Implementasi Penetapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. 7(1) : 3-6

UMK 2020 di Provinsi Banten Ditetapkan, Cilegon Jadi Yang Tertinggi. Kompas.com. 21 November 2019.

<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/11/21/11420321/umk-2020-di-provinsi-banten-ditetapkan-cilegon-jadi-yang-tertinggi>